Perkuat Ekonomi Pascatambang, DPMD Kukar Dorong UMKM Menuju Transisi Energi Berkeadilan

Tenggarong,  7 November 2025 – Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar) menegaskan komitmennya untuk memperkuat kemandirian ekonomi masyarakat melalui pengembangan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). Langkah ini menjadi bagian dari upaya strategis menghadapi dinamika ekonomi pascatambang di wilayah Kukar.

Komitmen tersebut diwujudkan melalui partisipasi aktif DPMD Kukar dalam kegiatan Focus Group Discussion (FGD) yang digelar oleh Yayasan Mitra Hijau (YMH) bekerja sama dengan Universitas Mulawarman (Unmul) Samarinda.

FGD yang mengangkat tema “Penguatan dan Pengembangan UMKM dalam Mendorong Transisi Energi Berkeadilan pada Masyarakat Terdampak Tambang Batu Bara di Kalimantan Timur” ini dilaksanakan beberapa waktu lalu di Samarinda.

Mengidentifikasi Tantangan, Merumuskan Strategi

Penggerak Swadaya Masyarakat DPMD Kukar, Ahmad Irji’i, menjelaskan bahwa forum ini menjadi ruang strategis untuk merumuskan langkah konkret dalam menghadapi perubahan struktural ekonomi di daerah pascatambang.

“Tujuan utama FGD ini adalah mengidentifikasi secara mendalam tantangan yang dihadapi pelaku UMKM di wilayah terdampak aktivitas pertambangan, menggali potensi usaha alternatif di era pascatambang, serta merumuskan strategi pemberdayaan yang inklusif dan berkelanjutan,” jelasnya.

Menurutnya, forum ini juga diharapkan memperkuat sinergi antar pemangku kepentingan — mulai dari pemerintah, dunia usaha, akademisi, hingga komunitas lokal — untuk membangun ekosistem ekonomi yang tangguh, adaptif, dan mandiri.

Transisi Energi dan Tantangan Ekonomi Lokal

Keterlibatan DPMD Kukar dalam kegiatan tersebut sejalan dengan agenda nasional dan global mengenai transisi energi. Indonesia saat ini tengah berupaya beralih dari ketergantungan terhadap energi fosil menuju pemanfaatan energi terbarukan sebagai bagian dari komitmen menuju Net Zero Emission.

Peralihan ini membawa dampak signifikan bagi daerah yang selama ini bertumpu pada sektor pertambangan, termasuk Kutai Kartanegara.

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) Kalimantan Timur tahun 2024, sektor pertambangan dan penggalian masih menjadi penyumbang utama perekonomian dengan kontribusi lebih dari 46 persen terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) provinsi pada tahun 2023.

Ketergantungan yang tinggi terhadap sektor ekstraktif menimbulkan tantangan berupa kerentanan ekonomi masyarakat pascapenurunan aktivitas tambang, termasuk turunnya pendapatan dan daya beli masyarakat.

Karena itu, pengembangan UMKM menjadi solusi strategis dalam membangun kemandirian ekonomi berbasis potensi lokal dan sumber daya berkelanjutan.

Mendorong UMKM Mandiri dan Inklusif

Meski memiliki potensi besar, UMKM di wilayah terdampak tambang masih menghadapi berbagai hambatan. Mulai dari keterbatasan akses permodalan dan pasar, lemahnya kemampuan manajerial, rendahnya pemanfaatan teknologi digital, hingga belum optimalnya dukungan kelembagaan.

Selain itu, sinergi antara program Corporate Social Responsibility (CSR) perusahaan dengan program pemberdayaan pemerintah desa juga dinilai belum berjalan maksimal.

Ahmad Irji’i menegaskan pentingnya ruang dialog lintas sektor untuk menyamakan persepsi, memperkuat komitmen, dan memperluas kolaborasi.

“Melalui kegiatan ini, kami berharap muncul rekomendasi nyata, gagasan inovatif, serta kolaborasi jangka panjang dalam memperkuat peran UMKM di daerah pascatambang,” ujarnya.

Ia menambahkan, forum seperti FGD ini menjadi wadah penting untuk pertukaran ide dan praktik baik dalam mewujudkan pengembangan ekonomi lokal yang inklusif, mandiri, dan berkelanjutan di Kalimantan Timur. (Adv)