Alfian Nur: Tenaga Ahli Pendekar Bukan Sekadar soal Anggaran, tetapi Investasi Kebijakan

TENGGARONG – Analis Ekonomi sekaligus Sekretaris Jenderal Madani Cendekia, Alfian Nur, S.E., menilai pembentukan Tenaga Ahli Pendekar di Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar) dapat menjadi langkah strategis untuk membantu pemerintah daerah menghadapi berbagai tantangan pembangunan, terutama di tengah transisi ekonomi dan kehadiran Ibu Kota Nusantara (IKN).

Menurut Alfian, keberadaan tenaga ahli tidak seharusnya dipandang sebagai beban anggaran semata. Ia berpendapat bahwa tenaga ahli dapat membantu pemerintah menyusun kebijakan yang lebih tepat sasaran dan berbasis data.

“Masyarakat tentu berharap pemerintah fokus pada pengendalian harga kebutuhan pokok dan penciptaan lapangan kerja. Namun, untuk mencapai tujuan tersebut dibutuhkan perencanaan yang matang dan strategi yang tepat,” ujarnya di Tenggarong, Kamis (18/6).

Alfian menjelaskan, Kukar saat ini menghadapi tantangan besar berupa transformasi ekonomi dari sektor ekstraktif menuju sektor yang lebih berkelanjutan, sekaligus memanfaatkan peluang ekonomi yang muncul dari pembangunan IKN.

Tenaga ahli dapat berperan memberikan masukan strategis dan inovatif yang belum tentu dapat dilakukan secara maksimal oleh perangkat daerah yang disibukkan dengan tugas administratif dan pelayanan publik.

Terkait kritik mengenai efisiensi anggaran, Alfian menilai biaya untuk menghadirkan tenaga profesional relatif kecil dibandingkan potensi kerugian akibat kebijakan yang tidak tepat sasaran.

“Program yang tidak direncanakan dengan baik bisa menimbulkan kerugian yang jauh lebih besar. Karena itu, kualitas perencanaan menjadi faktor penting dalam penggunaan anggaran daerah,” katanya.

Meski demikian, ia menegaskan bahwa proses rekrutmen tenaga ahli harus dilakukan secara transparan dan berbasis meritokrasi agar mendapat kepercayaan masyarakat.

“Pemerintah perlu memastikan bahwa tenaga ahli yang dipilih memiliki kompetensi, rekam jejak, dan integritas yang baik. Transparansi menjadi kunci untuk menjaga kepercayaan publik,” ujarnya.

Sebagai bentuk akuntabilitas, ia juga mendorong pemerintah daerah menetapkan dan mempublikasikan indikator kinerja yang jelas bagi para tenaga ahli tersebut.

Keberhasilan Tenaga Ahli Pendekar harus diukur dari dampak nyata yang dirasakan masyarakat, seperti meningkatnya daya beli, berkembangnya UMKM, terbukanya lapangan kerja, serta meningkatnya daya saing ekonomi daerah.

“Pada akhirnya, yang dinilai masyarakat adalah hasil dan manfaatnya. Karena itu, kinerja tenaga ahli harus dapat diukur dan dievaluasi secara terbuka,” pungkasnya.