Anggaran Terbatas Tak Surutkan Langkah, DPMD Kukar Tetap Komitmen Perkuat Posyandu

TENGGARONG, 12 Juni 2025 — Meski dihadapkan pada keterbatasan anggaran, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar) menegaskan komitmennya untuk terus memperkuat layanan posyandu sebagai garda terdepan pelayanan kesehatan masyarakat desa dan kelurahan.

Kepala DPMD Kukar, Arianto, menjelaskan bahwa adanya penyesuaian program merupakan dampak dari diberlakukannya Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025, yang mengatur kebijakan efisiensi belanja di seluruh daerah. Namun, hal itu tidak menghentikan upaya pengembangan kapasitas kader posyandu, yang menjadi ujung tombak pelayanan dasar di komunitas.

“Penyesuaian tetap kami lakukan agar pelatihan tetap berjalan. Awalnya ditargetkan dua kader per posyandu, kini kami sesuaikan menjadi satu kader terlebih dahulu,” ujar Arianto saat ditemui di Kantor DPMD Kukar.

Target 700 Kader Dilatih di 2025

Pada tahun ini, sekitar 700 kader posyandu ditargetkan mengikuti pelatihan. Angka tersebut merupakan bagian dari total lebih dari 1.500 kader aktif yang tersebar di berbagai kecamatan se-Kukar. Program pelatihan ini merupakan lanjutan dari kegiatan serupa yang telah dimulai sejak 2023.

“Sebagian besar posyandu di Kukar kini telah memiliki minimal tiga kader yang pernah mendapat pelatihan. Ini penting untuk menjaga kesinambungan layanan,” tambah Arianto.

Pelayanan Dasar Tetap Jadi Fokus

Pelatihan kader posyandu difokuskan pada penguatan kompetensi dalam pelayanan kesehatan dasar, termasuk pemantauan gizi balita, pemeriksaan kesehatan ibu hamil, edukasi sanitasi, hingga penyuluhan tentang pola hidup bersih dan sehat.

Arianto menegaskan, meskipun dilakukan secara bertahap, kualitas pelatihan tetap menjadi perhatian utama agar para kader dapat menjalankan fungsinya secara optimal, khususnya di daerah yang masih memiliki keterbatasan akses terhadap fasilitas kesehatan formal.

“Peran kader sangat strategis, apalagi di wilayah yang jauh dari pusat layanan kesehatan. Mereka adalah ujung tombak yang menjaga kesehatan masyarakat dari tingkat paling bawah,” jelasnya.

Menjaga Layanan Tetap Inklusif dan Berkelanjutan

DPMD Kukar memastikan bahwa keterbatasan anggaran tidak akan mengurangi semangat untuk menjaga keberlanjutan layanan posyandu. Kebijakan efisiensi justru menjadi momentum untuk memperkuat strategi pelatihan yang lebih terfokus dan berdampak langsung.

“Kami terus berupaya memastikan bahwa layanan posyandu tetap inklusif dan merata di seluruh wilayah Kukar. Meskipun dengan sumber daya terbatas, arah kebijakan tetap teguh: meningkatkan kapasitas kader dan menjaga kualitas pelayanan kesehatan dasar,” pungkas Arianto.

Langkah ini menjadi bukti bahwa keberpihakan terhadap pelayanan publik tetap menjadi prioritas, sekalipun di tengah dinamika fiskal yang menantang. (Adv)