Desa Ponoragan Perkuat Ketahanan Pangan Melalui Kolaborasi Komunitas dan Pemerintah

Tenggarong – Pemerintah Desa Ponoragan, Kecamatan Loa Kulu, Kabupaten Kutai Kartanegara, menempatkan ketahanan pangan sebagai prioritas pembangunan berbasis pemberdayaan masyarakat. Upaya ini dilakukan melalui sinergi antara pemerintah desa dan komunitas lokal, termasuk kelompok tani dan Kelompok Wanita Tani (KWT).

Kepala Desa Ponoragan, Sarmin, menyampaikan bahwa sekitar 60 persen wilayah desa merupakan kawasan perikanan, 30 persen pertanian pangan, dan sisanya hortikultura. Kondisi ini menjadikan sektor pangan sebagai tulang punggung ekonomi desa.

“Pembangunan desa bukan hanya soal infrastruktur, melainkan juga bagaimana masyarakat menjadi mandiri secara pangan dan ekonomi,” ujarnya, Sabtu (3/5/2025).

Untuk mendukung hal tersebut, Pemerintah Desa membentuk dan mengembangkan kelompok tani serta KWT sebagai ujung tombak ketahanan pangan. Kedua kelompok ini dibekali pelatihan, pendampingan teknis, serta bantuan sarana produksi guna meningkatkan produktivitas dan nilai tambah hasil panen.

“Kelompok tani dan KWT menjadi penghubung strategis antara masyarakat dan lembaga pemerintah. Kami fasilitasi berbagai pelatihan agar hasil pertanian dan perikanan bisa lebih bernilai,” jelas Sarmin.

Secara khusus, KWT berperan dalam mengolah hasil pertanian menjadi produk bernilai ekonomi, sekaligus memperkuat ketahanan pangan di tingkat keluarga. Produk-produk olahan tersebut juga menciptakan sumber pendapatan tambahan bagi anggota kelompok.

Namun, tantangan lingkungan masih menjadi hambatan. Cuaca ekstrem yang menyebabkan banjir sering kali merusak kolam perikanan dan mengakibatkan kerugian bagi petani ikan.

“Banjir menyebabkan indukan mati dan benih hanyut. Kami tengah berkoordinasi dengan Dinas Kelautan dan Perikanan untuk mencari solusi jangka panjang,” ungkapnya.

Sebagai bentuk dukungan konkret, Pemerintah Desa mengalokasikan setidaknya 20 persen dari Dana Desa dan Alokasi Dana Desa untuk sektor ketahanan pangan. Anggaran tersebut digunakan untuk pengadaan sarana produksi, rehabilitasi lahan terdampak banjir, hingga pelatihan adaptasi perubahan iklim.

Sarmin menekankan pentingnya keterlibatan aktif masyarakat dalam setiap tahapan program. Menurutnya, pembangunan desa akan berjalan efektif jika masyarakat terlibat langsung dan bersinergi dengan pemerintah desa serta organisasi perangkat daerah (OPD).

“Kami percaya bahwa kekuatan terbesar ada pada masyarakat. Dengan partisipasi aktif warga, ketahanan pangan bukan lagi sekadar visi, melainkan kenyataan yang dapat kita wujudkan bersama,” pungkasnya. (Adv)