Pemkab Kukar Optimistis Pertahankan Opini WTP atas LKPD 2024

Samarinda – Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara (Pemkab Kukar) menyatakan optimisme tinggi untuk kembali meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran 2024 dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Perwakilan Provinsi Kalimantan Timur.

Pernyataan tersebut disampaikan Sekretaris Daerah (Sekda) Kukar, Sunggono, setelah menyerahkan LKPD Unaudited Tahun Anggaran 2024 dalam agenda penyerahan kolektif oleh seluruh pemerintah daerah se-Kalimantan Timur di Kantor BPK RI Perwakilan Kaltim, Jalan M. Yamin No. 19, Samarinda Ulu, pada Rabu (26/3/2025).

“Kami optimistis dapat kembali mempertahankan opini WTP dari BPK. LKPD yang telah kami serahkan menjadi bahan utama pemeriksaan, dan kami berharap hasil auditnya dapat dirilis dalam kurun waktu dua bulan mendatang,” ujar Sunggono di hadapan awak media.

Ia menjelaskan, seluruh komponen laporan keuangan akan diperiksa secara komprehensif, mencakup laporan realisasi anggaran, neraca, laporan arus kas, hingga laporan perubahan ekuitas. Pemeriksaan tersebut bertujuan memastikan akurasi dan kepatuhan pengelolaan keuangan daerah terhadap standar akuntansi pemerintahan.

“Seluruh elemen administrasi dan pelaporan akan diaudit. Ini merupakan bentuk komitmen kami untuk terus menjaga transparansi serta akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan daerah,” tambahnya.

Dalam kesempatan itu, Sunggono juga menegaskan pentingnya konsistensi seluruh perangkat daerah dalam meningkatkan kualitas tata kelola keuangan. Ia mengingatkan bahwa capaian opini WTP bukan sekadar pencapaian simbolis, melainkan manifestasi dari penerapan prinsip pemerintahan yang baik (good governance).

“Kolaborasi lintas perangkat daerah sangat dibutuhkan. Semua pihak harus memastikan setiap pelaporan keuangan tersusun secara akurat, tepat waktu, dan sesuai ketentuan yang berlaku,” tegasnya.

Pemkab Kukar menilai opini WTP merupakan indikator penting kepercayaan publik terhadap penyelenggaraan pemerintahan. Oleh karena itu, Pemkab berkomitmen memperkuat reformasi birokrasi, memperbaiki sistem keuangan, serta meningkatkan kapasitas sumber daya manusia dalam pengelolaan keuangan daerah.

Dengan landasan transparansi, akuntabilitas, dan kepatuhan regulatif, Pemkab Kukar optimistis dapat kembali mengukir prestasi tersebut sebagai bukti nyata atas komitmen terhadap pengelolaan keuangan daerah yang bersih, profesional, dan bertanggung jawab.