Pemkab Kukar Tertibkan Parkir Liar di Tenggarong, Dishub Diminta Bertindak Tegas

Tenggarong – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kutai Kartanegara (Kukar) tengah berupaya menertibkan parkir liar yang kerap mengganggu kelancaran lalu lintas di Tenggarong. Kendaraan yang diparkir tidak pada tempatnya, seperti di badan Jalan Ki Hajar Dewantara dan kawasan wisata sejarah Museum Mulawarman, akan ditindak tegas oleh Dinas Perhubungan (Dishub) Kukar.

Bupati Kukar, Edi Damansyah, telah memberikan instruksi langsung kepada Dishub untuk menangani permasalahan ini dengan serius.

“Saya sudah menegaskan kepada Dinas Perhubungan agar permasalahan ini ditangani dengan baik,” ujar Edi Damansyah usai apel gabungan Aparatur Sipil Negara (ASN) yang dirangkai dengan penyerahan penghargaan keberhasilan pembangunan dalam rangka Hari Ulang Tahun (HUT) ke-68 Provinsi Kalimantan Timur, Senin (20/1/2025).

Bupati Edi juga mengungkapkan bahwa parkir liar ini sebagian masih dikelola oleh oknum-oknum tertentu. Namun, pihaknya telah melakukan penertiban untuk mengatasi hal tersebut.

“Kami sudah melakukan penertiban terhadap oknum-oknum yang mengelola parkir liar ini,” tambahnya.

Pemkab Kukar tidak mempermasalahkan jika pengelolaan parkir dilakukan oleh organisasi masyarakat (ormas), asalkan sesuai dengan aturan yang berlaku.

“Kami persilakan jika ada organisasi masyarakat yang ingin mengelola parkir, tetapi harus sesuai dengan mekanisme dan peraturan yang berlaku,” tegas Edi.

Saat ini, pemerintah daerah juga tengah membangun infrastruktur pendukung guna mengatasi permasalahan parkir di Tenggarong. Beberapa kawasan yang berpotensi ramai akan dilengkapi dengan kantong parkir guna memberikan solusi yang lebih tertata.

“Kami baru memulai pembenahan infrastruktur parkir. Lokasi-lokasi kantong parkir sudah kami tentukan,” jelasnya.

Dalam upaya ini, Bupati Edi mengajak masyarakat untuk berpartisipasi aktif agar solusi yang diterapkan dapat berjalan dengan optimal. Menurutnya, pembangunan yang dilakukan pemerintah bertujuan untuk memberikan manfaat bagi seluruh masyarakat.

“Tanpa partisipasi masyarakat, upaya ini tidak akan berjalan dengan baik. Semua yang kami lakukan bertujuan untuk kemaslahatan masyarakat kutai kartanegara. Oleh karena itu, kami ingin agar pengelolaannya juga melibatkan berbagai elemen masyarakat,” pungkasnya.

(sh/vk)