Bangun Rejo Jadi Desa Percontohan Ekosistem Keuangan Inklusif di Tenggarong Seberang

TENGGARONG, 4 Agustus 2025 — Upaya memperkuat literasi keuangan digital di tingkat desa mulai menunjukkan kemajuan nyata di Kecamatan Tenggarong Seberang. Desa Bangun Rejo resmi ditetapkan sebagai pilot project (proyek percontohan) pelaksanaan program Desa Ekosistem Keuangan Inklusif (EKI), Senin (4/8/2025).

Peluncuran program EKI tersebut dirangkaikan dengan Apel Gabungan Perangkat Desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) se-Kecamatan Tenggarong Seberang yang diselenggarakan di kawasan wisata Bukit Mahoni. Kegiatan ini turut dihadiri langsung oleh Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kabupaten Kutai Kartanegara, Arianto.

Dalam sambutannya, Arianto menjelaskan bahwa program EKI merupakan bagian dari strategi percepatan transformasi keuangan digital di pedesaan melalui penerapan transaksi nontunai. Program ini melibatkan berbagai lembaga ekonomi lokal seperti BUMDes, koperasi desa, serta mitra keuangan lainnya yang beroperasi di wilayah desa.

“Kami mengapresiasi Desa Bangun Rejo sebagai desa percontohan ekosistem keuangan inklusif. Program ini diharapkan dapat mendorong perubahan pola pengelolaan keuangan masyarakat ke arah yang lebih modern, aman, dan inklusif,” ujar Arianto.

Ia menambahkan bahwa partisipasi aktif seluruh elemen masyarakat, mulai dari anak-anak hingga orang dewasa, menjadi kunci keberhasilan program. Edukasi literasi keuangan sejak dini dianggap sangat penting dalam membentuk kebiasaan positif, seperti menabung dan menghindari praktik pinjaman ilegal yang merugikan.

Kepala Desa Bangun Rejo, Yuyun Porwanti, menyampaikan bahwa pelaksanaan program EKI telah menyentuh berbagai lapisan masyarakat di desanya. Salah satu fokus utamanya adalah membiasakan anak-anak usia dini, khususnya di PAUD, untuk menabung, serta membantu kalangan ibu rumah tangga mengakses pembiayaan dari lembaga keuangan resmi tanpa terjerat bunga yang mencekik.

“Kami ingin memperluas kerja sama dengan lembaga keuangan mitra desa, seperti Tim Bangkal Timtara, agar dapat menjangkau sekolah-sekolah dan kelompok ibu binaan desa,” kata Yuyun.

Meski begitu, Yuyun mengakui bahwa tantangan terbesar dalam pelaksanaan EKI adalah mengubah pola pikir masyarakat yang masih enggan berurusan dengan institusi keuangan formal. Oleh karena itu, pendekatan yang inklusif, humanis, dan berkelanjutan perlu terus dikembangkan agar masyarakat merasa nyaman dan terbiasa memanfaatkan layanan keuangan yang resmi, aman, serta terpercaya.

Program Desa Ekosistem Keuangan Inklusif ini diharapkan dapat menjadi model nasional dalam mewujudkan kemandirian ekonomi desa melalui akses keuangan yang terbuka untuk semua kalangan. (Adv)