Akhmad Taufik Ajak Sukseskan Pilkada 2024 Dan Jaga Netralitas PNS Saat Hadiri Rakor Bersama Stakeholder Dan Bawaslu

Tenggarong – Akhmad Taufik Hidayat yang menjabat sebagai Asisten I bidang Pemerintahan dan Kesra berkesempatan untuk mewakili Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar) hadir di Rapat Koordinasi (Rakor) Bersama Stakeholder dengan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kukar.

Rakor ini diselenggarakan di Hotel Grand Elty Singgasana, Sabtu (9/11/2024) dengan mengusung tema “Mewujudkan pemilihan kepala daerah 2024 di Kabupaten Kutai Kartanegara yang berintegritas dan demokratis”.

Unsur Forkopimda, para camat, lurah, perwakilan OPD terkait dan juga perwakilan partai juga turut hadir di Rakor ini. Narasumber yang hadir asalnya dari unsur akademisi Prof. DR. Bambang Iswanto beserta anggota KPU Kukar Wiwin.

Semua masyarakat Kukar diajak Akhmad Taufik untuk ikut mensukseskan Pilkada 2024 ini dengan berbondong – bondong datang menuju ke Tempat Pemungutan Suara (TPS).

Kepada Aparatur Sipil Negara (ASN) menegaskan perlunya menjaga netralitas. Sebab menjadi abdi negara tidak diperbolehkan ada unsur keberpihakan. Hal ini dapat mempengaruhi pelayanan ke masyarakat.

“Jadi netralitas mutlak bagi ASN, karena apabila dilanggar akan ada sangsinya,” kata Akhmad secara tegas.

Ketua Bawaslu Kukar Teguh Wibowo menyebutkan kegiatan rakor bersama stakeholder ini sangat penting dikarenakan sesuai dengan hitungan hari Pilkada yang sekiranya tinggal 18 hari lagi.

“Mungkin bagi masyarakat tidak terasa, tetapi bagi kami penyelenggara sangat terasa sekali perputaran waktunya,” ucapnya.

Teguh menyampaikan dari catatan Bawaslu, Kalimantan Timur (Kaltim) masuk dalam 5 besar propinsi wilayah rawan terjadi pelanggaran. Sementara Kabupaten Kutai Kartanegara menempati urutan ke 48 kabupaten yang rawan terjadinya pelanggaran.

“Tapi alhamdulillah mendekati delapan belas hari ini daerah kita Kutai Kartanegara cukup kondusif” ungkapnya

Terkait dengan laporan tentang pelanggaran yang disebutkan oleh Teguh, Bawaslu Kukar telah menangani sekitar 11 pelanggaran serta berbagai macam pelanggaran, hal ini masih dianggap masih di taraf normal.

Harapan dari Teguh semua stakeholder yang ada di Kabupaten Kukar dapat menjaga persatuan dan kesatuan. Sebab hal ini tidak hanya sebagai tanggung jawab Bawaslu, akan tetapi juga menjadi tanggung jawab bersama.

“Mari kita jaga persatuan dan kesatuan bangsa, karena ini merupakan tanggung jawab kita bersama,” ungkapnya.

Pemaparan materi yang diampaikan oleh narasumber dan dialog juga ada di rakor ini.