Digitalisasi BUMDes, DPMD Kukar Pilih Langkah Bertahap dan Terukur

TENGGARONG – Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar) menegaskan tidak akan tergesa-gesa dalam menerapkan digitalisasi Badan Usaha Milik Desa (BUMDes). Langkah ini diambil sebagai bentuk kehati-hatian, agar sistem digital yang dikembangkan benar-benar dapat diterapkan secara optimal di desa.

Kepala DPMD Kukar, Arianto, menjelaskan bahwa digitalisasi BUMDes memerlukan kesiapan dari sisi infrastruktur, kapasitas sumber daya manusia, dan kebutuhan riil di lapangan. Saat ini, pihaknya masih melakukan kajian mendalam terhadap potensi dan tantangan implementasi digitalisasi di tingkat desa.

“Kami harus melihat kesiapan desa terlebih dahulu. Jika belum siap, maka belum bisa dijalankan. DPMD tidak ingin memaksakan aplikasi hanya demi formalitas,” ujar Arianto, Selasa (6/5/2025).

Dari total 193 BUMDes aktif di Kukar, sebagian besar belum memiliki sumber daya teknis yang cukup untuk mengelola sistem digital. Oleh karena itu, DPMD Kukar memilih untuk mengedepankan pendekatan bertahap dengan fokus pada pembinaan dan penguatan kapasitas.

Menurut Arianto, pengalaman masa lalu menunjukkan bahwa pengembangan aplikasi tanpa kajian matang sering kali berujung pada kegagalan. Aplikasi yang tidak sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan lokal hanya akan menjadi beban tanpa memberikan manfaat yang nyata.

“Kalau dipaksakan, khawatirnya aplikasi tersebut tidak digunakan. Kita ingin digitalisasi yang benar-benar memberikan dampak, bukan sekadar formalitas,” tegasnya.

Meskipun demikian, DPMD Kukar tetap berkomitmen menjadikan digitalisasi sebagai bagian dari arah pengembangan BUMDes dan pelayanan desa ke depan. Namun, pelaksanaannya harus disesuaikan dengan kondisi faktual dan kebutuhan masyarakat desa.

“Tujuan digitalisasi adalah memudahkan layanan dan meningkatkan efisiensi, tapi itu semua harus relevan dan dapat dioperasikan oleh desa,” tambahnya.

Saat ini, DPMD Kukar masih mengandalkan sejumlah sistem yang telah terbukti efektif, seperti Siskeudes (Sistem Keuangan Desa) dan Si Pacarkuda (Sistem Informasi Pengawasan dan Capaian Kinerja Keuangan Desa), untuk mendukung tata kelola keuangan dan administrasi desa.

Dengan pendekatan bertahap ini, DPMD Kukar berharap digitalisasi BUMDes nantinya benar-benar memberikan manfaat nyata bagi penguatan ekonomi desa dan pelayanan publik di tingkat lokal. (Adv).