Dorong Penguatan Ekonomi Daerah, Sekda Kukar Bahas Program EKI 2025 Bersama OJK

TENGGARONG, — Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar) terus mendorong penguatan ekonomi inklusif berbasis desa. Sebagai bagian dari langkah tersebut, Sekretaris Daerah (Sekda) Kukar Sunggono menghadiri rapat pembahasan Program Kerja Ekosistem Keuangan Inklusif (EKI) Tahun 2025 bersama Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD) Kukar, Rabu (11/6/2025).

Pertemuan ini berlangsung di Kantor Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Regional Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara, di Samarinda. Turut  hadir dalam agenda tersebut antara lain Kepala Bagian Ekonomi Setkab Kukar Haryo Martani, Kepala Bidang Pemberdayaan DPMD Kukar Asmi Riyandi Elvandar, serta perwakilan sejumlah lembaga teknis terkait.

Dalam pemaparannya, Sunggono menegaskan bahwa inklusi keuangan harus menjadi bagian integral dari strategi pembangunan ekonomi daerah. Ia menyoroti pentingnya peran OJK dalam memperluas akses masyarakat terhadap layanan keuangan formal, khususnya bagi masyarakat pedesaan dan pelaku usaha kecil.

“TPAKD Kukar secara aktif mendorong berbagai program ekonomi yang menyentuh langsung kebutuhan masyarakat. Dengan dukungan OJK, kami ingin menciptakan ekosistem keuangan yang inklusif, adaptif, dan berkelanjutan. Layanan keuangan harus hadir hingga ke desa-desa,” ungkap Sunggono.

Adapun sejumlah program prioritas yang menjadi fokus pembahasan antara lain: Kredit Kukar Idaman, EKI Desa, Kejar (Satu Rekening Satu Pelajar), Laku Pandai, Asuransi Usaha Tani Padi (AUTP), dan Layanan Inklusi Keuangan (LIK) Syariah.

Sunggono juga menyampaikan rencana pemerintah daerah dalam mengembangkan ekonomi berbasis potensi lokal di beberapa desa yang dianggap strategis. Dua desa yang menjadi fokus adalah Desa Tanjung Limau di Kecamatan Muara Badak dan Desa Manunggal Jaya di Kecamatan Tenggarong Seberang. Menurutnya, kedua desa tersebut memiliki karakteristik ekonomi yang menjanjikan, baik dari segi sumber daya alam, SDM, maupun infrastruktur pendukung.

“Setiap wilayah memiliki potensi dan tantangan tersendiri. Namun, dengan pendekatan yang tepat dan dukungan lintas sektor, kami yakin desa-desa tersebut bisa menjadi model pengembangan ekonomi lokal berbasis keuangan inklusif. Kami siap mendukung melalui pemetaan data, kebijakan fasilitatif, serta koordinasi kelembagaan,” lanjut Sunggono.

Pertemuan tersebut juga membahas langkah-langkah konkret dalam implementasi program, termasuk penentuan wilayah prioritas, tahapan peluncuran, serta strategi edukasi literasi keuangan kepada masyarakat. Pemerintah Kukar berharap kolaborasi antara TPAKD dan OJK dapat melahirkan inovasi layanan keuangan yang adaptif terhadap kebutuhan masyarakat desa.