DPMD Kukar Dorong Pemerataan Listrik Desa: Komitmen Nyata Menuju “Kukar Terang”

Tenggarong, 2 September 2025 – Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara (Pemkab Kukar) melalui Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) terus menunjukkan komitmen nyata dalam mewujudkan pemerataan infrastruktur dasar, khususnya akses listrik di wilayah pedesaan.

Langkah ini merupakan bagian dari strategi pembangunan berkelanjutan yang berorientasi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat desa. Komitmen tersebut kembali ditegaskan oleh Kepala DPMD Kukar, Arianto, dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Komisi I DPRD Kukar, Selasa (2/9/2025). Rapat ini membahas tindak lanjut laporan masyarakat terkait layanan dasar di Kecamatan Tabang dan Kecamatan Muara Kaman.

“Dari total 193 desa di Kukar, sebagian besar telah mendapatkan akses listrik. Namun, kami tetap memprioritaskan desa-desa yang belum terjangkau, seperti Desa Lamin Pulut dan Lamin Telihan. Ini bukan sekadar pembangunan fisik, melainkan juga bentuk pemerataan keadilan sosial,” ujar Arianto.

DPMD Kukar telah memulai pembangunan jaringan listrik di sejumlah desa sejak beberapa tahun terakhir. Salah satu contohnya adalah Desa Menamang Kiri, yang telah menikmati akses listrik sejak 2022. Namun, upaya tidak berhenti sampai di situ. Pada 2026 mendatang, direncanakan pembukaan jaringan baru untuk menjangkau RT-RT yang sebelumnya belum tersentuh.

“Peningkatan kapasitas terus kami dorong karena listrik bukan hanya soal penerangan, tetapi juga tentang membuka akses terhadap peluang ekonomi dan pendidikan di desa,” tambah Arianto.

Tidak hanya bergantung pada PLN, DPMD Kukar juga mendorong pemanfaatan energi terbarukan melalui pengembangan model desa mandiri energi. Salah satu contoh sukses adalah Desa Muara Enggelam, yang sejak 2014 telah mengembangkan sistem listrik tenaga surya secara komunal.

Model ini tidak hanya berhasil menyediakan penerangan, tetapi juga memberikan dampak ekonomi positif melalui peningkatan Pendapatan Asli Desa (PADes). Masyarakat setempat mengelola sendiri aset energi tersebut, dan hasilnya digunakan untuk mendukung berbagai program pembangunan desa.

“Inilah bukti bahwa ketika desa diberdayakan, mereka mampu mandiri secara energi dan ekonomi. Muara Enggelam menjadi contoh konkret bahwa desa bisa berkembang dengan pendekatan yang tepat,” katanya.

Meski banyak kemajuan telah dicapai, tantangan tetap ada. Dua desa di Kecamatan Muara Kaman, yakni Lamin Pulut dan Lamin Telihan, hingga kini belum teraliri listrik PLN. Warga hanya mengandalkan genset swadaya desa yang beroperasi sekitar enam jam per hari—jauh dari standar layanan listrik yang layak.

Secara teknis, kedua wilayah tersebut dinilai layak untuk dibangun jaringan listrik oleh PLN. Namun, realisasi pembangunan sempat tertunda akibat refocusing anggaran PLN pada 2024 serta kebijakan penghematan anggaran di tahun berjalan.

“Perencanaan teknis sudah kami siapkan. Kini tinggal menunggu kesiapan anggaran dari PLN. Kami akan terus mengawal proses ini agar pemerataan listrik benar-benar menjadi kenyataan, terutama bagi desa-desa terpencil,” tegas Arianto.

Melalui pendekatan yang terencana dan kolaboratif antara DPMD, DPRD, serta berbagai pihak terkait, Pemkab Kukar optimistis dapat mewujudkan program “Kukar Terang”—di mana seluruh desa memperoleh akses listrik yang layak, adil, dan berkelanjutan.

Upaya ini merupakan bagian dari visi besar pemerintah daerah dalam membangun desa-desa yang tidak hanya terang secara fisik, tetapi juga bersinar dalam aspek ekonomi, pendidikan, dan kualitas hidup masyarakat.