Dukungan RT Diperkuat, Pemkab Kukar Naikkan Bantuan Tiga Kali Lipat, Jadi Rp150 Juta

Tenggarong — Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar) terus memperkuat peran strategis Rukun Tetangga (RT) sebagai ujung tombak pembangunan wilayah. Melalui Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD), Pemkab Kukar menaikkan dana bantuan untuk setiap RT dari sebelumnya Rp50 juta menjadi Rp150 juta per tahun.

Peningkatan bantuan ini diumumkan langsung oleh Bupati Kukar, Aulia Rahman Basri, dalam pidato penyampaian visi dan misi di hadapan DPRD Kukar pada Senin (30/6/2025). Ia menegaskan bahwa kebijakan ini tidak semata sebagai stimulus pembangunan, melainkan juga sebagai upaya memperkuat solidaritas dan sinergi di tingkat pemerintahan paling dasar.

“Program Rp150 juta per RT ini harus menjadi kekuatan pemersatu, bukan pemicu konflik. Jangan sampai justru menjadi ajang perebutan jabatan RT yang dapat memecah belah masyarakat,” tegas Aulia.

Ia berharap dana tersebut dapat mendorong kolaborasi antarmasyarakat serta mempercepat pembangunan berbasis kebutuhan lokal. RT, sebagai satuan sosial terkecil, dinilai sangat strategis dalam menjalankan fungsi pelayanan, pendataan, hingga pelaksanaan pembangunan di lingkungan masing-masing.

Sejalan dengan itu, Kepala DPMD Kukar, Arianto, menyatakan bahwa program ini merupakan bagian penting dari visi “Kukar Idaman Terbaik”. Ia menekankan pentingnya pengawasan dan kerja sama lintas sektor agar bantuan yang diberikan dapat tersalurkan secara optimal dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.

“Program ini memerlukan perencanaan yang matang serta pengawasan yang ketat agar dampaknya benar-benar terasa. RT akan menjadi basis data dan perencanaan seluruh program pembangunan ke depan,” jelasnya.

Arianto meyakini, penguatan peran RT akan menciptakan desa dan kelurahan yang lebih tangguh. Ketangguhan ini akan menjadi fondasi yang kuat bagi kecamatan dan pada akhirnya memperkuat kemandirian dan kemajuan kabupaten.

Selain program bantuan RT, DPMD Kukar juga terus melanjutkan sejumlah program prioritas yang menyasar kebutuhan dasar masyarakat. Salah satunya adalah Program Terang Kampungku, yang tetap dilanjutkan untuk memastikan seluruh dusun dan RT, termasuk yang berada di wilayah terpencil, mendapatkan akses penerangan listrik yang layak.

Adapun untuk program penyediaan air bersih desa, Arianto menyebut bahwa realisasinya saat ini telah mencapai 80–90 persen, dan akan terus ditingkatkan dalam rangka mewujudkan Kukar sebagai kabupaten yang ideal dan merata dalam pembangunan.

“Selain itu, Pemkab Kukar juga telah mengalokasikan dana pembangunan perdesaan sebesar Rp100 miliar setiap tahun sebagai bentuk komitmen dalam menciptakan pemerataan pembangunan di seluruh pelosok wilayah,” pungkasnya.