Pemkab Kukar Mantapkan Program Rp150 Juta per RT, Fokus pada Ketahanan Sosial dan Pangan

Tenggarong, 20 September 2025– Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kutai Kartanegara (Kukar) memastikan  pelaksanaan Program Rp150 Juta per Rukun Tetangga (RT)  siap dijalankan. Program tersebut merupakan salah satu agenda strategis daerah yang digadang-gadang mampu menjawab kebutuhan dasar masyarakat, khususnya dalam aspek ketahanan sosial dan ketahanan pangan.

Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kukar, Arianto, menjelaskan bahwa peningkatan nilai bantuan dari sebelumnya Rp50 juta per RT menjadi Rp150 juta merupakan bentuk komitmen nyata pemerintah daerah dalam memperkuat pelayanan di tingkat paling bawah.

“Program RT-KU ini sudah terbukti bermanfaat pada tahap sebelumnya. Dengan peningkatan anggaran tiga kali lipat, kami optimistis pelaksanaannya dapat menjangkau lebih banyak kebutuhan dasar warga,” ujarnya saat ditemui di Tenggarong, Sabtu (20/9/2025).

Menurut Arianto, dana Rp150 juta per RT ini tidak hanya diarahkan untuk pembangunan fisik kecil seperti perbaikan jalan lingkungan atau fasilitas RT, tetapi juga difokuskan pada program pemberdayaan. Salah satu prioritasnya adalah memperkuat bantuan sosial berbasis keluarga.

Bahkan, tengah dikaji pula rencana pemberian bantuan langsung sebesar Rp1 juta per kepala keluarga (KK) bagi masyarakat pra sejahtera. Namun, Arianto menegaskan, ketepatan sasaran penerima bantuan harus menjadi perhatian utama.

“Bantuan harus benar-benar menyentuh masyarakat pra sejahtera yang berdomisili di Kukar. Jangan sampai salah sasaran, apalagi tumpang tindih dengan program lain,” tegasnya.

Bupati Kukar, Aulia Rahman, menambahkan bahwa program ini akan terus berlanjut hingga 2026 mendatang. Ia mengungkapkan, untuk menjalankan program ini secara menyeluruh, Pemkab Kukar menyiapkan anggaran sekitar Rp450 miliar.

“Kami targetkan konsep dan regulasi pendukungnya selesai pada akhir tahun ini. Prinsipnya, program ini tidak boleh tumpang tindih dengan Dana Desa (DD) maupun Alokasi Dana Desa (ADD). Justru harus saling melengkapi agar hasilnya optimal,” tegas Aulia.

Aulia menjelaskan, esensi dari program ini adalah menjawab langsung persoalan dasar masyarakat di tingkat RT. Melalui mekanisme musyawarah bersama warga, dana bantuan dapat dialokasikan untuk kebutuhan nyata, seperti ketersediaan pangan, peningkatan fasilitas umum, maupun penguatan ketahanan sosial.

“Program ini benar-benar diarahkan untuk kebutuhan warga yang paling mendesak. Jadi manfaatnya harus segera bisa dirasakan secara langsung oleh masyarakat,” tambahnya.

Selain itu, program Rp150 juta per RT juga diproyeksikan menjadi sarana memperkuat partisipasi warga dalam pembangunan. Dengan pengelolaan yang transparan dan akuntabel, setiap RT diharapkan mampu menjadi pusat kegiatan sosial yang berdaya guna bagi masyarakat.

Arianto menekankan, DPMD sebagai pengampu program telah menyiapkan pendampingan teknis bagi para ketua RT dan tim pelaksana di lapangan. Dengan demikian, dana bantuan tidak hanya terserap, tetapi juga tepat guna dan memiliki dampak jangka panjang bagi masyarakat.

“Program ini akan memperkuat kemandirian masyarakat mulai dari tingkat paling bawah. Dengan RT yang kuat, maka desa dan kelurahan akan lebih tangguh dalam menghadapi berbagai persoalan, baik sosial, ekonomi, maupun ketahanan pangan,” jelasnya.

Pemkab Kukar berharap implementasi Program Rp150 juta per RT ini berjalan selaras dengan visi besar Kukar Idaman Terbaik, yakni menciptakan masyarakat yang sejahtera, tangguh, dan mandiri mulai dari lingkungan terdekat.

“Dengan adanya program ini, kami ingin memastikan pembangunan benar-benar menyentuh masyarakat, tidak hanya di tingkat kabupaten, tetapi sampai ke level RT yang menjadi ujung tombak pelayanan,” pungkas Aulia.

Program Rp150 juta per RT ini diharapkan bukan sekadar bantuan finansial, tetapi juga menjadi instrumen transformasi sosial untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat Kutai Kartanegara secara menyeluruh. (Adv)