DPMD Kukar Kawal Penguatan Program Pembangunan Berbasis RT di Kecamatan Kembang Janggut

Tenggarong,  11 Oktober 2025 – Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar) melalui Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) terus memperkuat peran desa dan Rukun Tetangga (RT) sebagai garda terdepan pembangunan daerah.

Komitmen ini diwujudkan melalui pendampingan langsung DPMD dalam kunjungan kerja Bupati Kukar Aulia Rahman Basri di Kecamatan Kembang Janggut, Sabtu (11/10/2025). Kegiatan yang berlangsung di Balai Pertemuan Umum (BPU) Desa Genting Tanah ini diikuti oleh seluruh kepala desa, Badan Permusyawaratan Desa (BPD), serta pengurus RT dari 11 desa se-Kecamatan Kembang Janggut.

Kepala DPMD Kukar Arianto turut mendampingi Bupati dalam kegiatan tersebut sebagai bentuk dukungan teknis dan pembinaan langsung terhadap pelaksanaan program pembangunan di tingkat desa dan RT.

Menurut Arianto, kegiatan ini menjadi momentum penting untuk memastikan bahwa program Rp50 juta per RT, yang telah berjalan selama dua tahun terakhir, benar-benar memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.

“Kami dari DPMD Kukar memastikan agar pelaksanaan program berbasis RT ini berjalan tepat sasaran dan sesuai dengan kebutuhan warga. Kenaikan nilai bantuan menjadi Rp150 juta per RT merupakan kebijakan strategis Bupati Aulia Rahman Basri yang perlu kita kawal bersama agar manfaatnya lebih luas,” ujar Arianto.

Ia menambahkan, DPMD tidak hanya menjalankan fungsi administratif, tetapi juga melakukan evaluasi teknis dan pembinaan kelembagaan RT, sehingga pengelolaan dana bisa lebih efektif, efisien, dan berdampak langsung pada peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Lebih lanjut, Arianto menjelaskan bahwa peningkatan bantuan menjadi Rp150 juta per RT diarahkan untuk memperkuat pelayanan dasar masyarakat, khususnya di bidang pendidikan, kesehatan, dan sosial.

“Bupati berpesan agar penggunaan dana tidak hanya difokuskan pada pembangunan fisik skala kecil, tetapi juga diarahkan untuk mendukung layanan dasar masyarakat, seperti membantu anak-anak agar tetap bersekolah, memastikan akses kesehatan warga, dan memperhatikan kelompok masyarakat rentan,” tuturnya.

Dalam forum tersebut, DPMD Kukar juga menerima berbagai aspirasi dan masukan langsung dari kepala desa dan pengurus RT, antara lain terkait peningkatan insentif, penyesuaian mekanisme pencairan dana, serta perluasan jenis kegiatan yang dapat dibiayai oleh program tersebut. Seluruh masukan dicatat sebagai bahan evaluasi dan penyempurnaan kebijakan di masa mendatang.

Arianto menegaskan, DPMD Kukar memiliki peran strategis sebagai penghubung antara kebijakan pemerintah daerah dan pelaksana di tingkat desa dan RT.

“Bupati memang berkantor di Tenggarong, tetapi melalui DPMD kami pastikan setiap arah kebijakan beliau tersampaikan dan terlaksana dengan baik hingga ke desa dan RT. Inilah wujud nyata kehadiran pemerintah daerah yang benar-benar menyentuh masyarakat hingga ke lapisan paling bawah,” tegasnya.

Melalui sinergi antara Pemkab Kukar, DPMD, pemerintah desa, dan masyarakat, program pembangunan berbasis RT diharapkan menjadi salah satu instrumen penting dalam mewujudkan visi Kukar Idaman — inovatif, damai, mandiri, dan sejahtera.(Adv)