Example 728x250
AdvertorialDPMD Kukar

Pemkab Kukar Perkuat Posyandu, Targetkan 700 Kader Dilatih pada 2025

×

Pemkab Kukar Perkuat Posyandu, Targetkan 700 Kader Dilatih pada 2025

Sebarkan artikel ini

Tenggarong,  19 September 2025 – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kutai Kartanegara (Kukar) semakin menegaskan komitmennya dalam memperkuat keberadaan Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu) sebagai garda terdepan layanan kesehatan dasar di tingkat desa dan kelurahan.

Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kukar, Arianto, menjelaskan bahwa Posyandu kini bukan sekadar tempat pelayanan rutin bagi balita dan ibu hamil, melainkan juga bagian dari strategi besar dalam membangun sistem kesehatan masyarakat yang tangguh dan berkelanjutan.

“Posyandu adalah agenda prioritas utama. Kami berkomitmen untuk terus meningkatkan kapasitas kader melalui pelatihan, sekaligus menambah sarana pendukung secara bertahap agar masyarakat bisa merasakan pelayanan yang lebih baik,” ujarnya, Jumat (19/9/2025).

Tahun ini, DPMD Kukar menargetkan 700 kader Posyandu mengikuti pelatihan peningkatan kapasitas. Skema rekrutmen dan pembinaan kader juga disesuaikan dengan kebutuhan lapangan. Jika sebelumnya setiap desa diwajibkan memiliki minimal dua kader, kini akan difokuskan pada satu kader utama per desa agar pendampingan lebih terarah, personal, dan berkualitas.

Menurut Arianto, keberhasilan layanan Posyandu sangat ditentukan oleh kualitas sumber daya manusia (SDM) kader. “Kader adalah ujung tombak pelayanan. Mereka yang setiap hari bersentuhan langsung dengan masyarakat, mendampingi ibu hamil, memantau tumbuh kembang balita, memberikan edukasi gizi, hingga menyampaikan informasi kesehatan dasar. Tanpa kader yang terlatih, fungsi Posyandu tidak bisa berjalan maksimal,” jelasnya.

Berdasarkan catatan DPMD Kukar, hingga akhir 2024 terdapat 799 unit Posyandu aktif yang tersebar di 20 kecamatan. Pada tahun 2025, pemerintah menargetkan pembangunan 16 unit Posyandu baru, dengan prioritas di daerah yang memiliki jumlah kunjungan balita dan ibu hamil tinggi, terutama wilayah pedesaan yang jauh dari akses fasilitas kesehatan formal.

Posyandu di Kukar selama ini menjalankan lima kegiatan utama, yaitu kesehatan ibu dan anak (KIA), keluarga berencana (KB), imunisasi, gizi, serta penanggulangan diare. Dalam perkembangannya, sesuai regulasi terbaru, Posyandu juga diarahkan menjadi pusat layanan masyarakat terpadu yang meliputi edukasi kesehatan lingkungan, penanggulangan stunting, hingga promosi pola hidup bersih dan sehat.

Meski progres pembangunan dan penguatan Posyandu berjalan baik, Arianto mengakui masih ada kendala, terutama terkait ketersediaan lahan permanen untuk pembangunan unit baru. Tidak sedikit desa yang masih mengandalkan balai desa, rumah kader, atau fasilitas sementara sebagai lokasi kegiatan Posyandu.

“Karena itu, Pemkab mendorong sinergi antara pemerintah desa dan masyarakat, untuk mempercepat penyediaan lahan maupun fasilitas fisik. Dengan adanya lokasi permanen, pelayanan akan lebih nyaman, berkelanjutan, dan terintegrasi dengan program kesehatan lainnya,” ungkapnya.

Penguatan Posyandu di Kukar juga sejalan dengan kebijakan nasional, khususnya Permenkes Nomor 43 Tahun 2019 tentang Puskesmas dan Permendagri Nomor 18 Tahun 2018 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa, yang menegaskan bahwa Posyandu merupakan salah satu lembaga kemasyarakatan yang memiliki peran penting dalam pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) bidang kesehatan.

Lebih jauh, kebijakan ini juga mendukung target penurunan prevalensi stunting nasional menjadi 14 persen pada tahun 2024 sebagaimana ditetapkan dalam RPJMN 2020–2024. Data Dinas Kesehatan Kukar mencatat, prevalensi stunting di Kukar menurun dari 22,3 persen pada 2022 menjadi 17,8 persen pada 2024, berkat penguatan layanan Posyandu dan program gizi masyarakat.

Arianto berharap langkah penguatan Posyandu ini berjalan seiring dengan visi besar Program Kukar Idaman Terbaik, yakni mewujudkan masyarakat yang tangguh, sehat, dan mandiri dimulai dari tingkat desa.

“Dengan Posyandu yang kuat, masyarakat desa dan kelurahan akan semakin mudah memperoleh akses layanan kesehatan dasar. Harapannya, kualitas kesehatan warga Kukar semakin meningkat, angka stunting terus menurun, dan  derajat kesehatan masyarakat lebih baik secara merata,” pungkasnya. ( Adv)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *