Peninjauan Kesiapan Pilkada Kutai Kartanegara 2024, Pj Gubernur Kaltim Didampingi Pjs Bupati Kukar

Tenggarong – Bambang Arwanto selaku Penjabat sementara (Pjs) Bupati Kutai Kartanegara (Kukar) dan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Kukar ikut mendampingi peninjauan persiapan Pilkada bersama Akmal Malik selaku Penjabat (Pj) Gubernur Kalimantan Timur (Kaltim), Selasa (19/11/2024).

Kapolda Kaltim Irjen Pol Nanang Avianto juga turut hadir dalam kegiatan peninjauan ini.

Kegiaran peninjauan ini diawali di kantor Bawaslu Kukar, selanjutnya ke KPU lebih tepatnya berada di gudang logistik Pemilu.

Akmal Malik menyambut baik serta memberikan apresiasi apa yang telah dilaksanakan oleh penyelenggara Pemilu baik KPU ataupun Bawaslu Kukar.

“Bagus, apa yang dilakukan Bawaslu Kukar ini pengawasan sudah berbasis digital, jadi mudah untuk dilakukan pemantauan proses pengawasan saat Pilkada nanti 27 November 2024,” ujar Akmal Malik.

Tentang pendistribusian logistik Pemilu, Akmal memberikan saran distribusi lebih cepat dilakukan sebab wilayah di Kukar yang luas.

“Idealnya tanggal 22 November logistik sudah bisa didistribusikan, Kita khawatir, jika logistik jatuh di perairan sungai, maka antisipasinya masih ada waktu bagi KPU,” ujarnya

Usai melihat secara langsung tentang persiapan penyelenggaraan, Akmal menyatakan Kutai Kartanegara telah siap mengadakan Pilkada 2024.

Dia menyebutkan sudah melakukan pemantauan secara langsung tentang kesiapan penyelenggaraan Pilkada di kabupaten kota lainnya di wilayah Kaltim.

Pjs Bupati Bambang Arwanto ditemui awak media setelah peninjauan memastikan, H-8 penyelenggaran Pilkada Kukar, persiapan komunikasi maupun koordinasi antara Pemkab, KPU, Bawaslu, Polres beserta Kodim juga sudah semakin intens.

Netralitas ASN juga ditegaskan Bambang agar mutlak harus dijaga. Oleh sebab itu pihaknya telah berkali-kali mengadakan sosialisasi, baik pada ditingkat kabupaten bahkan ke kelurahan ataupun desa.

“Kita sudah tekankan untuk menjaga netralitas ASN guna meminimalisir terjadi kerawanan pemilu,” ujarnya.

Sebab Kukar memiliki kerawanan pemilu di Kaltim tergolong tingkat tinggi, sehingga mutlak adanya netralitas ASN.