Bupati Kukar Resmikan Infrastruktur dan Kukuhkan Lembaga Masyarakat di Kelurahan Bukit Biru

TENGGARONG, 22 Mei 2025 – Komitmen Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara (Pemkab Kukar) dalam mendorong pembangunan dari tingkat paling dasar kembali dibuktikan melalui peresmian sejumlah infrastruktur publik serta penguatan kelembagaan masyarakat di Kelurahan Bukit Biru.

Peresmian tersebut dilakukan langsung oleh Bupati Kukar, Edi Damansyah, bersama jajaran perangkat daerah terkait pada Februari 2025. Dalam kesempatan itu, Edi meresmikan sejumlah fasilitas secara serentak, di antaranya posyandu, tempat penampungan sampah, serta gedung Balai Pertemuan Umum (BPU).

Tidak hanya fokus pada pembangunan fisik, Bupati Edi juga melantik ketua Rukun Tetangga (RT), pengurus Lembaga Adat, serta menyerahkan Surat Keputusan (SK) kepada pengurus PKK-RT dan Kelompok Wanita Tani tingkat RT (KWT-RT). Langkah ini merupakan bagian dari strategi besar Pemkab Kukar dalam membangun secara menyeluruh, mengintegrasikan aspek fisik dan sosial secara simultan.

Pelaksana Tugas Lurah Bukit Biru, Seri Herlinawati, menyampaikan bahwa penguatan kelembagaan di tingkat RT merupakan fondasi penting dalam mendorong pelayanan yang efektif serta pemberdayaan masyarakat yang berkelanjutan.

“Jumlah RT di Kelurahan Bukit Biru saat ini meningkat menjadi 26, menyesuaikan dengan perkembangan wilayah dan jumlah penduduk. SK sudah kami serahkan kepada seluruh pengurus lembaga baru, termasuk Ketua RT, Lembaga Adat, PKK-RT, dan KWT-RT sebagai dasar legalitas mereka menjalankan tugas,” ujar Seri.

Ia juga menambahkan, Bukit Biru menjadi kelurahan pertama di Kukar yang mengimplementasikan pembentukan PKK-RT dan KWT-RT, sesuai dengan regulasi nasional dari Kementerian Dalam Negeri. Kedua lembaga tersebut diharapkan mampu menghidupkan kembali peran aktif kaum perempuan dalam kegiatan sosial dan ekonomi di lingkungan RT masing-masing.

“PKK-RT dan KWT-RT dibentuk pada Januari 2025 dan akan bertugas hingga tahun 2029. Keberadaan mereka diharapkan mampu memberikan kontribusi nyata terhadap peningkatan kesejahteraan keluarga serta memperkuat ketahanan ekonomi lokal,” jelasnya.

Selain pembangunan kelembagaan, sejumlah infrastruktur fisik juga mendapat perhatian serius. Gedung BPU yang telah diresmikan kini dapat difungsikan untuk berbagai kegiatan kemasyarakatan, seperti rapat RT, pelatihan, hingga kegiatan sosial. Hal serupa juga berlaku bagi posyandu dan fasilitas lingkungan lain yang dibangun untuk mendekatkan layanan dasar kepada warga.

Untuk meningkatkan partisipasi dan semangat berkontribusi, Kelurahan Bukit Biru turut menginisiasi lomba antar-PKK-RT dan KWT-RT. Kinerja terbaik akan diberikan apresiasi berupa uang pembinaan, piagam penghargaan, serta dukungan program lanjutan seperti pemanfaatan lahan pekarangan untuk budidaya Tanaman Obat Keluarga (Toga).

“Melalui sinergi antara pembangunan infrastruktur dan penguatan kelembagaan, kami ingin memastikan bahwa hasil pembangunan di Bukit Biru tidak hanya tampak secara fisik, tetapi juga memberikan dampak sosial dan ekonomi yang nyata bagi masyarakat,” tegas Seri.

Dengan pendekatan yang menyeluruh ini, Kelurahan Bukit Biru kini menjadi contoh keberhasilan pembangunan berbasis partisipasi masyarakat di Kukar. Model ini menunjukkan bagaimana penguatan struktur sosial dapat berjalan seiring dengan pembangunan fisik dalam mewujudkan lingkungan yang tertata, aktif, dan sejahtera.

Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kukar, Arianto, menyampaikan bahwa pemerintah daerah terus berkomitmen untuk meningkatkan kualitas infrastruktur dasar masyarakat. Ia juga menyoroti peran aktif Bupati Edi Damansyah yang rutin melakukan kunjungan langsung ke desa dan kelurahan guna memantau kebutuhan serta perkembangan di lapangan.

“Pak Bupati aktif turun ke wilayah, memastikan pembangunan benar-benar sesuai dengan kebutuhan dan memberikan dampak langsung bagi masyarakat,” pungkasnya. (Adv)